Kota Bekasi - Ketua DPD IWO Indonesia Kota Bekasi Nio Helen menyampaikan perkembangan teknologi informasi di tanah air begitu pesat dewasa ini baik dari media cetak, digital dan audio visual.
"Kita melihat selain media dan pers saat ini peran para netizen, warganet dan influencer youtube juga cukup aktif sebagai kontrol sosial terkait isu-isu sosial penting yang berkembang luas di masyarakat"
"Maka media dan insan PERS sebagai mitra masyarakat dan pemerintah harus terus-menerus mengembangkan diri dan melek teknologi dalam melakukan kontrol sosial di daerahnya masing-masing" ungkap Nio Helen
Nio Helen juga mengatakan media dapat memiliki peran aktif dalam melakukan kontrol sosial mengurangi angka korupsi pada pemerintah daerah karena seperti kita ketahui Kantor KPK hanya ada di Ibukota Negara DKI Jakarta saja.
"KPK belum bisa berkantor di tiap masing-masing daerah ini karena berdasarkan undang-undang bahwa Kedudukan KPK berdasarkan Pasal 19 UU Nomor 19 tahun 2019 adalah di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia" Pungkas Nio Helen
Nio Helen kembali mengatakan bahwa di sinilah peran penting media dan insan PERS dalam mambantu mengawasi prilaku-prilaku menyimpang dan korupsi pengelolaan Anggaran daerah yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat daerah.
“Korupsi terjadi karena keserakahan, prilaku konsumerisme serta sifat dasar manusia yang tidak pernah puas ,untuk menumpuk harta dan ingin hidup mewah. Korupsi juga terjadi karena lemahnya sistem sehingga membuka peluang bagi orang berbuat korupsi" ujarnya
Menurut saya di saat absennya kantor KPK di seluruh daerah disinilah peran penting seluruh media dalam mengawasi dan sebagai "Kampas Rem" tindakan korupsi yang dilakukan oleh para oknum-oknum pejabat daerah,
"Memang kita memahami prilaku nakal atau korupsi pasti ada di profesi apapun bukan hanya di institusi pemerintahan saja dan menekan angka korupsi menjadi nol persen mungkin adalah hal mustahil juga"
"Namun kita berharap peran media dan insan PERS sebagai kontrol sosial dan mitra pengawas kebijakan daerah dapat berperan sebagai "Kampas Rem" dalam menurunkan angka korupsi yang fantastis, ugal-ugalan, barbar dan yang nilai angka korupsinya sampai miliaran atau triliunan"
"Para pejabat daerah baik dari Pemerintah Daerah maupun anggota DPRD di daerah yang di gaji dari uang rakyat dan sudah memiliki berbagai tunjanan dan fasilitas kerja menurut saya sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya jadi mengapa harus sampai tergoda untuk melakukan korupsi" tegasnya
Nio Helen mengatakan," bahwa dia mengharapkan para pejabat pemerintah daerah dan dewan daerah dalam bekerja menggunakan hati nurani dalam memanfaatkan anggaran baik APBD daerah maupun dana bantuan transfer dari pemerintah pusat untuk benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat baik membangun infrastruktur, menurunkan angka kemiskinan, investasi membuka banyak lapangan pekerjaan yang dapat mensejahterakan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut.
"Kadang kita benar-benar miris melihat sesuatu daerah yang memiliki sumber daya alamnya luar biasa besar dan anggaran daerahnya besar namun masyarakatnya hidup miskin, susah, gizi buruk dan kelaparan akibat prilaku yang korup pejabatnya yang hanya mementingkan kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri" tutup Nio Helen
(Red))
