Jakarta- Berawal dari pengaduan warga ke tim Juri (Jurnalistik Reformasi Indonesia ) terkait
tanah yang ada di wilayah
Perumahan Taman Duren Sawit ,Duren Sawit Jakarta Timur seluas
kurang lebih 19 hektar yang di bangun perumahan ,dan yang menjadi obyek permasalahan
hukum seluas 2000 M2 yang sampai dengan saat ini masih menjadi masalah sengketa yang rumit
,(14/12/22).
Saksi hidup dari seorang warga berinisial ,TB pada tahun 1990 PT.Altan Karsa Prisma
membebaskan lahan tersebut untuk di buat perumahan seluas 19 Ht ,dan
di uruslah surat surat
yang berhubungan dengan tanah tersebut akhirnya pada tahun 1992 telah terbit Sertifikat,(Sertifikat Induk ).
Dan sebelumnya ada pemekaran wilayah Jakarta pada tahun 1976 Jabodetabek sebagian masuk
Jakarta dan sebagian masuk Kabupaten Bekasi waktu itu, terus kenapa BPN Kabupaten Bekasi
yang telah menerbitkan sertifikat tahun1988,dan dari BPN Kabupaten Bekasi tidak melapor ke
BPN Jakarta Timur ? bahwa didaerah tersebut sudah ada terbit sertipikat,dan pemilik nyapun
mendaftarkan ulang hak nya.
Selanjutnya PT. Altan Karsa Prisma juga sudah mengurus surat surat kelengkapan untuk .pembangunan perumahan itu, dan membayar uang pemasukan untuk negara juga mana tanggung
jawab nya pemerintah dalam hal ini termasuk dari Pemda DKI BPN dan dari dinas dinas terkait ,
ungkap salah satu warga dengan nada kesal .
"Lanjut cerita pada akhirnya manajemen PT.Altan Karsa Prisma di bangunlah perumahan dan
sudah terjual dari tahun 1994 sampai 1995 habis terjual semua .Pada Desember tahun 1995
datang orang yang mengakui atas nama Muhamad (Almarhum) ,bahwa sebagian tanah kurang
lebih 2000 M2 miliknya juga sudah di bangun oleh PT .Altan Karsa Prisma ,dan pada waktu itu
saudara Muhamad (Almarhum ) membawa bukti sertifikat hak milik (SHM) dahulu masih ikut
wilayah Kabupaten Bekasi sebelum ada pemekaran dengan luas tanah yang tercatat 3.888 M2,
dan saudara Muhamad meminta ganti rugi ke PT.Altan Karsa Prisma dengan harga yang terlalu
tinggi ,padahal pada waktu itu tanah tersebut masih berbentuk rawa ,karena permintaan dari
saudara Muhamad terlalu besar maka dari pihak PT .Altan Karsa Prisma tidak
menanggapinya,sedangkan dari pihak PT .Altan Karsa Prisma juga mempunyai bukti
kepemilikan tanah tersebut yang telah di terbitkan oleh BPN Jakarta Timur tahun 1992,.
Dan Muhamad juga mempunyai bukti sertifikat tanah tersebut terbit pada tahun
1988,karena kedua belah pihak tidak menemukan perdamaian, maka selanjutnya Muhamad
(Almarhum ) melakukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ,dan pada
waktu itu tahun 1996 gugatan yang di ajukan Muhamad di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di
nyatakan menang ,lanjutnya .
Pada tahun 1998 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan untuk
mengeksekusi lahan yang lagi dalam sengketa tapi petugas Eksekusi dari Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan di tentang oleh PT .Altan Karsa Prisma akhirnya Eksekusi tidak jadi di laksanakan .
Dan Perkara dinyatakan inkrah tahun 2006,
dengan demikian tidak mungkin ada proses eksekusi sebelum inkrah)
Pada tahun 2000 muncul ahli waris dari Muhamad dua anak perempuan yang masih di bawah
umur, tapi di dalam surat keterangan waris tercatat ada 7 orang sebagai ahli waris dari
Muhamad.
Berjalannya waktu sampai dengan tahun 2021 permasalahan hukum berhenti, tapi pada tanggal 7
September 2022 perkara dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah di limpahkan ke
Pengadilan Negeri Jakarta Timur ,untuk di lanjutkan kembali Eksekusi lahan yang jadi obyek
permasalahan dan lagi lagi di gagalkan oleh warga karena lahan tersebut sudah menjadi
milik banyak warga, karena warga pun sudah punya SHM sudah bisa di perjualbelikan atau di
pindah tangankan ,sedangkan lahan tersebut masih dalam sengketa antara PT .Altan dengan Ahli
waris Muhamad .
Tim Juri juga mencari tahu dengan permasalahan sengketa tanah tersebut ada kejanggalan
kenapa yang di gugat hanya PT .Altan seharusnya dinas terkait seperti BPN dan yang
menerbitkan sertifikat juga harus turut serta untuk di gugat ,akhirnya tim dari Juri juga
melakukan komfirmasi termasuk ke BPN .
Tim dari Juri untuk sebagai tim yang independen akan selalu mengawasi kinerja permasalahan
hukum yang menjadi sengketa ,ujar H.Lukman Hakim ,Ketua Umum Juri .
"Warga pun mengadu bukan hanya ke Juri tapi mengadu juga ke lembaga lain seperti
Lembaga Investigasi dan Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia (Lipan RI) yang
berkolaborasi bersama LAMTI ( Lembaga Anti Mafia Tanah Indonesia ) serta di dukung
Anggota Komisi II DPR RI menerima pengaduan masyarakat tentang Permohonan Perlindungan
Hukum atas sengketa kepemilikan Tanah dan bangunan dari 14 orang penghuni di Perumahan
Taman Duren Sawit. Berawal dari Sengketa Lahan antara pengembang PT. ALTAN
KARSAPRISMA dengan pemilik lahan terdahulu (Alm. Muhammad) yang tidak terselesaikan
sehingga penghuni yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik akan dieksekusi pengosongan oleh
Pengadilan Negeri. Setelah mendapat aduan selanjutnya dilaksanakan Konferensi Pers di Kantor
DPN LIPAN RI Jalan Proklamasi no 44 Jakarta pusat, pada Kamis (15/12/2022).
Dalam Konprensi Pers tersebut Anggota Komisi II DPR RI Dian Istiqomah, S.Kep , Ketua
LIPAN RI Harun Prayitno, SE., SH , Ketua Umum Lembaga Anti Mafia Tanah Indonesia
(LAMTI) Graziano Pattiasina, Sekjen Lipan RI M. Nur Ridwan, SH , dan Bendahara Umum
LAMTI Ny. Ratu.
Kasus Sengketa, Antara Alm. Muhammad (pemilik lahan asal perumahan) dengan Pengembang
PT. Altan Karsaprisma dari tahun 1995 hingga putusan PK tahun 2006 telah dimenangkan Alm. Muhammad.
Dalam menyikapi permasalahan sengketa tanah tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Dian
Istiqomah, S.Kep yang selalu gencar turun ke lapangan membantu dan memediasi berbagai
sengketa pertanahan menegaskan bahwa sebenarnya permasalahan ini seharusnya bisa
diselesaikan secara musyawarah mufakat jika hal ini dari awal diteliti dengan baik oleh para
pihak pengadilan hal ini tidak akan terjadi,ucapnya .
Menyikapi hal ini Dian menyampaikan kepada awak media untuk tahap selanjutnya, ia akan
menyurati berbagai instansi dan institusi diantaranya, Ketua Mahkamah Agung RI, Kementerian
ATR BPN, Ketua Pengadilan DKI, Kapolres Jakarta Timur.
Penasehat Hukum 2 Kubu Ahli Waris serta Pengurus PT Altan. Hal ini dilakukan untuk mencari
solusi yang terbaik di kemudian hari bagi para pihak sehingga proses ekseskusi yang akan
dilaksanakan tidak perlu terjadi. Dian Istiqomah menegaskan kepada Pemerintah dalam hal ini
Kajati untuk menetapkan status quo sampai dengan proses mediasi antara PT ALTAN dan AHLI
WARIS sebenarnya selesai.
Lebih lanjut Dian menyampaikan, harapannya kepada PT Altan, dapat menyelesaikan
kewajibannya kepada ahli waris Muhammad sepanjang terbukti yang menuntut itu adalah ahli
waris yang sebenarnya, namun jika tidak terbukti yang menuntut itu bukan ahli warisnya maka
demi hukum semua perlu dipertimbangkan Kembali walaupun keputusannya itu sudah Inkrah.
Di Tempat yang sama Politisi Fraksi PAN Dian Istiqomah mengungkapkan keprihatinannya
terhadap penyelesaian sengketa pertanahan yang justru semakin bertambah.
Bahkan, ironisnya diduga ada keterlibatan oknum-oknum aparat penegak hukum yang berpihak
pada badan usaha dan perusahaan besar saat eksekusi. Yang mengakibatkan masyarakat semakin
kejepit, sehingga tidak bisa menikmati apa yang jadi tujuan dari kebijakan Pemerintah yaitu agar
tanah ini bisa menciptakan daya kesejahteraan ekonomi bagi rakyat.
Sementara itu, Ketua Lembaga Investigasi Dan Pengawasan Aset Negara Republik Indonesia
(Lipan RI) Harun Prayitno, SE., SH menegaskan Tim Satgas Independen Anti Mafia Tanah
Naungan Lembaga investigasi dan pengawasan aset negara Republik Indonesia akan terus
mendampingi dan mengawal pengaduan masyarakat dari 14 penghuni di Perumahan Taman
Duren Sawit tersebut.
Demi memenuhi rasa keadilan atas haknya serta kenyamanan huniannya tersebut, Lipan RI
mempunyai Tangung jawab moral kepada masyarakat yang mengadukan masalahnya dan siap
membantu agar 14 penghuni rumah tersebut Kembali dapat memiliki hak nya dan proses ini
berjalan dengan putusan yang seadil adilnya.
Untuk Proses mediasi antara warga, ahli waris dan PT Altan sedang berjalan, diperlukan waktu yang
cukup untuk bisa mencapai hasil yang adil, permanen dan berkekuatan hukum tetap.
Namun ditengah tengah proses mediasi kami mendapat kabar adanya rakor untuk melakulan
eksekusi yang kami tidak tahu kapan pelaksanaannya.
Penghuni adalah pihak ketiga yang tidak terlibat dalam sengketa antara pihak pengembang
(PT Altan Karsaprisma dengan Muhammad).
Selama proses transaksi jual beli, peralihan hak milik pertama-kedua, ketiga dan seterusnya,
pihak pembeli tidak mengetahui adanya perkara
awal. (pembeli adalah murni pihak yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara awal, dan
tidak mengetahui adanya sengketa pada saat transaksi jual beli.
Sengketa Lahan antara pengembang dengan pemilik lahan terdahulu yang tidak terselesaikan
sehingga penghuni perumahan yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik dan IMB akan dieksekusi
pengosongan oleh Pengadilan Negeri.
Pada kesempatan yang sama Ketua Umum Lembaga Anti Mafia Tanah Indonesia (LAMTI)
Graziano Pattiasina menambahkan bahwa selama ini dirinya Bersama Tim telah melakukan
berbagai upaya dilapangan demi memediasi dan membantu menyelesaikan permasalahan yang
dialami 14 penghuni tersebut.
“Saya berharap, para penghuni tersebut yang telah membeli tanah di perumahan Taman Duren
Sawit dengan cara prosedur yang benar ini, walaupun mungkin saja ada kesalahan dari pihak
Developer, namun ke 14 penghuni tersebut adalah pembeli yang yang sebenarnya ,”tutupnya
