Kota Bekasi ~ Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 10.2.1.3/3736/SJ tanggal 21 Juli 2023 Hal Usul Nama Calon Penjabat Bupati/ Wali Kota, dan berdasarkan Pasal 9 ayat 1 huruf C dan ayat 4 Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota serta menindaklanjuti Berita Acara Hasil Rapat Pimpinan DPRD Kota Bekasi Nomor 25 / BA-Rapim / DPRD.PP, dengan ini DPRD Kota Bekasi mengusulkan 3 (tiga) nama calon Penjabat Wali Kota Bekasi, sebagai berikut:
1. Drs. MAKMUR MARBUN, M. Si.
NIP. 19640910 198503 1 001
Pakkat, 10 September 1964
Pembina Utama Madya (IV/d)
Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri
2. Ir. A. KOSWARA, M.P.
NIP. 19680405 199703 1 005
Garut, 5 April 1968
Pembina Utama Madya (IV/d)
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
3. Dr. dr. KUSNANTO SAIDI, MARS
NIP. 19730618 200312 1 001
Bekasi, 18 Juni 1973
Pembina Tk.I/ IV/b Direktur RSUD dr. Chasbullah Abdul Madjid Kota Bekasi
Ada banyak pendapat dan reaksi dari berbagai kalangan dan elemen masyarakat Kota Bekasi terkait usulan bersifat penting kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang dikirim oleh DPRD Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 172.6/4869/DPRD.PP tertanggal 4 Agustus 2023 tersebut.
“Nama Makmur Marbun telah disebut dalam dakwaan Jaksa KPK di kasus korupsi Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra yang didakwa melakukan gratifikasi dan suap senilai Rp 64,2 miliar selama menjabat Bupati Cirebon periode 2014-2019,” ungkap Ketua RJN Bekasi Raya, Hisar Pardomuan, sebagaimana merujuk artikel detikjabar, “Aliran Duit Haram Sunjaya ke Pejabat Kemendagri untuk Depak Sekda” https://www.detik.com/jabar/berita/d-6640673/aliran-duit-haram-sunjaya-ke-pejabat-kemendagri-untuk-depak-sekda.
“Satu nama lain (Kusnanto) juga tersangkut dalam kasus gratifikasi mantan Walikota Bekasi Rahmat Effendi seperti dilontarkan oleh Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia yang mengkritik kebijakan DPRD Kota kota Bekasi atas usulan nama Pj. Walikota Bekasi tersebut,” ujar Hisar.
“Dimana disebut bahwa Direktur RSUD Kota Bekasi, Kusnanto, pernah tersangkut kasus hukum terkait gratifikasi kasus korupsi Rahmat Effendi tahun 2022 lalu,” kata Hisar.
Di kesempatan yang sama, Mulyadi selaku Ketua Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia pun membenarkan apa yang telah disebutkan Hisar tentang Kusnanto tersebut.
Forum komunikasi intelektual muda Indonesia mengkritik dan menilai Pimpinan DPRD Kota Bekasi asal-asalan dalam memilih nama-nama calon Pj. Wali Kota Bekasi tanpa melihat track record masing-masing calon.
“Kusnanto Direktur RSUD Kota Bekasi pernah tersangkut kasus hukum gratifikasi di kasus korupsi Rahmat Effendi tahun 2022. Kusnanto terlibat memberikan uang sebesar 110 juta rupiah kepada mantan Walikota Bekasi Rahmat Effendi,” terang Mulyadi.
Jadi, kata Mulyadi, DPRD tidak menjalankan fungsi kontrol dengan baik seperti diamanatkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup jabatannya maupun ketika diangkat sebagai penjabat kepala daerah.
“Karena tidak melihat rekam jejak terhadap usulan kandidat Pj. Walikota Bekasi sehingga dikhawatirkan bersifat politis,” ucapnya.
“Jangan asal mengusulkan berdasarkan suka sama suka saja, tapi bagaimana persyaratan formalnya bisa dipenuhi oleh calon tersebut,” tegas Mulyadi.
“Kita juga berharap bahwa orang yang diajukan benar-benar bersih dari KKN, bebas dari kasus tipikor dan rekam jejak yang kurang baik, serta hal terakhir yang tak kalah pentingnya adalah pengalaman,” beber Mulyadi.
Dengan demikian, lanjut Mulyadi, pihaknya meminta Kemendagri untuk menyaring dan mencegah agar orang-orang yang memiliki latar belakang bermasalah tidak memegang jabatan publik tertentu.
“Hadirkan sosok berintegritas untuk memimpin daerah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Kota Bekasi. Agar bisa mencegah kesewenang-wenangan, melindungi HAM dan menghindari disfungsional lembaga serta juga memiliki pemahaman utuh terhadap ideologi Pancasila, NKRI, paham politik nasional yang baik, plus mendapat kepercayaan publik,” harap Mulyadi.
Mulyadi juga mengkritik kebijakan Plt. Walikota Bekasi Tri Ardianto yang dinilai tidak memiliki program perencanaan berbasis kepedulian terhadap generasi muda.
“Seperti, tidak pernah menganalisis persoalan prevalensi stunting capai 6%, dan menempati posisi terendah kedua se-Jabar. Sementara, kekurangan gizi pada anak akan membuat intelektualitas mereka menyusut sampai 10 tahun kedepan. Apalagi generasi milenial harus berkompetisi di tahun 2045,” sebut Mulyadi
Anggaran yang seharusnya diperuntukkan untuk gizi mereka, berubah menjadi prioritas pembangunan infrastruktur. Selain itu, juga tak ada transparansi data statistik,” pungkasnya.
(CP/red)
