BEKASI - Konspirasi Bahlil terhadap Transportasi Ojek Online Indonesia dalam pembatasan BBM Subsidi menuai bentuk perlawanan Masyarakat dan berdampak pada iklim sejuk yang telah di bangun oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, sehingga membuat statement yang mengada-ada. Terkait hal ini menuai protes keras dari Pembina Persahabatan Ojek Online Indonesia (POI) dan juga sebagai Direktur AMPUH INDONESIA.
Alih-alih alasan Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berdalih ojol merupakan kegiatan usaha sehingga tidak masuk kriteria penerima BBM bersubsidi. Target sasarannya adalah kendaraan pelat kuning atau transportasi umum. Artinya, ojol akan dilarang membeli Pertalite dan Biosolar yang selama ini harganya murah karena disubsidi pemerintah, "Enggak (masuk kriteria). Ojek dia kan pakai untuk usaha. Ojek itu alhamdulillah, kalau motor itu, motor punya saudara-saudara kita (ojek) yang bawa motornya. Tapi sebagian kan juga punya orang yang kemudian saudara-saudara kita yang bawa itu dipekerjakan. Masa yang kayak gini di subsidi?" kata bahlil, dan diprotes keras sekalian saja pengguna Kendaraan Pribadi plat hitam tidak diberikan subsidi agar di POM Bensin kitab isa pantau dan awasi langsung dalam pengisian Pompa Bensin untuk Kendaraan Umum dan Pribadi di buat berbeda sehingga Masyarakat dan pengguna bbm subsidi bisa mengawasi Bersama-sama, ungkap Joni.
Meski demikian, Bahlil menyebut pengemudi ojol atau driver masih bisa menerima subsidi apabila memenuhi kriteria. Bahlil mengatakan pihaknya masih mempertimbangkan matang-matang terkait siapa saja penerima subsidi BBM. "Tetapi kita hitung baik-baik, yang jelas bijaksana, untuk bijaksana," imbuhnya. Dan betul berbagai alas an pemerintah apapun bentuknya jika ingin Negara ini bebas dari segala bentuk apapun ya hapus saja BBM subsidi dan hanya di gunakan oleh kendaraan Plat kuning saja selain itu tidak ada subsidi agar kitab isa mudah mengawasi Bersama-sama.
Bahlil mengungkapkan dengan pembenahan itu, subsidi BBM berpeluang disalurkan dengan dua skema bersamaan agar tepat sasaran. Skema pertama adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) agar bisa menjaga daya beli masyarakat. Kedua, subsidi langsung pada barang seperti yang sudah berjalan
"Skemanya ini kemungkinan besar itu blending. Blending antara ada subsidi barang dan sebagian subsidi BLT. Kenapa ini kita lakukan? Agar di samping memang kita menggairahkan daya beli masyarakat, kita juga ingin memastikan bahwa yang menerima ini betul-betul tepat sasaran," ujarnya.
Menurut Bahlil, pengumuman terkait skema campuran itu akan disampaikan oleh Prabowo. Namun, Bahlil belum membeberkan kapan pengumuman itu dilakukan. "Ini bagian dari strategi agar saudara-saudara kita begitu terjadi pergeseran subsidi, ini kan subsidi-nya nggak dicabut, ini kan cuma bergeser saja. Angkanya, volumenya semua sama. Supaya apa? Ada keadilan. Ini dalam rangka Bapak Presiden Prabowo ingin memastikan, bahwa yang berhak menerima itu adalah masyarakat yang berhak," terangnya.
Apapun bentuk skema atau program Masyarakat ingin Bersama-sama menjalankan program pemerintah yang baik, seperti Makan Bergizi dan Pendidikan yang layak serta Lapangan Kerja yang memadahi ini adalah program tepat sasaran yang Masyarakat butuhkan, bukan Cuma membatasi bbm dan dianggap berhasil, sebaiknya Bapak Prabowo Subianto mengganti Menteri ESDM yang lebih baik lagi bukan membuat Masyarakat susah dalam aturan aturan yang kecil-kecil ini. “ungkap joni.
Jelas surat Keputusan Kepala BPG Migas nomor 4 tahun 2020
pembatasan pembelian pertalite mengacu pada pembatasan BBM jenis solar. Pada aturan itu Solar dibatasi pembeliannya per hari sebagai berikut:
1. Kendaraan bermotor perseorangan roda 4 paling banyak 60 liter per hari per kendaraan
2. Kendaraan bermotor umum angkutan orang/barang roda 4 paling banyak 80 liter per hari per kendaraan
3. Kendaraan bermotor umum angkutan orang/barang roda 6 paling banyak 200 liter per hari per kendaraan
Pihak BPH Migas menegaskan seluruh penerima BBM Subsidi akan terdaftar di dalam sistem. "Sekarang untuk Solar sudah teregister, bisa beli kalau ada QR Code. Ini sama nanti akan kita berlakukan untuk pertalite juga
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah saat ini masih melakukan sosialisasi agar pelaksanaan pembatasan pembelian BBM subsidi pada 1 Oktober 2024 mendatang dapat diberlakukan
Berikut adalah beberapa laporan Kementerian ESDM terkait BBM subsidi:
• Untuk RAPBN 2025, Kementerian ESDM mengusulkan kuota BBM bersubsidi mencapai 18,84–19,99 juta KL.
• Pada tahun 2024, anggaran subsidi energi dalam APBN ditetapkan sebesar Rp 186,9 triliun. Dari jumlah tersebut, subsidi BBM jenis solar dan LPG sebesar Rp 113,3 triliun, dan subsidi listrik sebesar Rp 73,6 triliun.
• Untuk menindak tegas pelaku penyalahgunaan BBM subsidi, pemerintah akan menerapkan Pasal 55 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Beberapa hal terkait BBM subsidi lainnya:
• Masyarakat yang berhak membeli BBM subsidi adalah mereka yang memiliki penghasilan ekonomi rendah, seperti pengendara motor kecil dengan kapasitas mesin rendah.
• Mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc untuk Pertalite dan di atas 2.500 cc untuk Solar bersubsidi, tidak diperbolehkan membeli BBM bersubsidi.
• Beberapa pihak yang berhak menggunakan Biosolar (B30) subsidi, di antaranya usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, dan pelayanan umum
Daripada untuk Subsidi BBM lebih baik Masyarakat dan rakyat diberikan 3 Program ASTACITA : Pendidikan,Makan Bergizi dan Kesehatan agar Masyarakat belajar menghemat BBM dan beralih ke TRANSPORTASI PUBLIK dan mengurangi kendaraan pribadi, tegas Joni
“Jika Bapak Presiden Indonesia Melalui Petisi ini Kami AMPUH INDONESIA (ALIANSI MASYARAKAT PENEGAK SUPREMASI HUKUM INDONESIA0 dan POI (PERSAHABATAN OJEK ONLINE INDONESIA) akan turun kejalan Bersama Civil Society Lainnya untuk Menyampaikan Aspirasi Bersama-sama di Beberapa Objek Vital yaitu : Kementerian ESDM, Istana Negara dan Gedung DPR RI” Jelas dari Direktur AMPUH INDONESIA DAN POI.
(CP/red)
