BEKASI ~ Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Bekasi telah usai, akan tetapi jadi pertanyaan besar untuk KPU Kabupaten Bekasi dikarenakan hanya 66 % peminat masyarakat yang datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan atau menyalurkan hak pilihnya. Hal tersebut menjadi pertanyaan beberapa LMS maupun ormas atas kinerja KPU kabupaten Bekasi yang tidak maksimal.
Tak terkecuali Ketua LSM Garda Bangsa Reformasi Kabupaten Bekasi, Iday Sumirat dengan lantang menyoroti kinerja komisioner KPU Kabupaten Bekasi yang dikomandoi oleh Ali Rido yang dianggap gagal dan tidak maksimal dalam sosialisasi dengan kehadiran warga pemilih yang hanya 66 % dari jumlah keseluruhan Daftar Pemilih Tetap sebanyak 2.251.856 jiwa, sedangkan kehadiran pada pilkada kemarin yang baru saja selesai hanya 1.503.093 yakni hanya sekitar 66,8%. Hal tersebut membuktikan kurangnya sosialisasi dari KPU sehingga warga kurang antusias ke TPS. Terang Idhay Sumirat kepada awak media, Minggu (08/12/2024).
Idhay Sumirat menambahkan, Dana hibah yang diterima KPU Kabupaten Bekasi penggunaannya tidak efektif dan terindikasi kuat tidak maksimal untuk sosialisasi. Sambungnya.
Ketua LSM Garda Bangsa Reformasi Kabupaten Bekasi meminta aparat penegak hukum di Kabupaten Bekasi agar mengaudit pendanaan tersebut dikemanakan saja, harus jelas penggunaannya dan anggaran tersebut menggunakan uang rakyat Bekasi. Tegasnya.
Penerapan Undang-Undang Pilkada 2024 tentu akan menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi teknis maupun sosial. Persiapan logistik yang melibatkan seluruh stakeholder di wilayah Kabupaten Bekasi membutuhkan koordinasi yang sangat baik antar berbagai lembaga terkait. Distribusi surat suara, penyiapan tempat pemungutan suara (TPS), serta pelatihan petugas pemilu merupakan aspek-aspek teknis yang memerlukan perhatian khusus untuk menggapai kemaksimalan pemungutan suara di Kabupaten Bekasi.
Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan Pilkada serentak ini. Edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya Pilkada dan cara-cara partisipasi yang benar harus ditingkatkan, untuk memastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dengan bijak. Pemerintah dan lembaga penyelenggara pemilu perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan media, untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pemilih. Pungkas Iday Sumirat.
Hingga berita ini diturunkan, ketua KPU kabupaten Bekasi Ali Rido tidak menjawab saat saya konfirmasi oleh Ketua LSM garda Bangsa Reformasi Kabupaten Bekasi, Iday Sumirat.
(red)
