BEKASI ~ Skandal korupsi Pertamina dengan menyulap pertalite menjadi pertamax, yang mengakibatkan kerugian negara Rp193,7 triliun. Kejaksaan Agung diminta membongkar jaringan sindikat yang bernaung di dalam perusahaan plat merah tersebutlah.
Hingga saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 orang tersangka yang berasal dari perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta yang merupakan mitra dari Pertamina.
“Ini kejahatan yang bukan hanya merugikan negara, tapi merupakan kejahatan yang langsung dirasakan masyarakat,” ujar Hani Syswadi Direktur Pusat Studi Hukum Baghasasi (PSHB), Kamis (27/02/2025).
Lebih lanjut, Hani memaparkan bahwa kejahatan ini bukan hanya melibatkan jajaran pejabat Pertamina maupun anak perusahaan Pertamina.
“Kami meminta Kejaksaan Agung untuk mengembangkan kasus ini, apakah ada keterlibatan dari jajaran Kementrian BUMN, selaku penanggungjawab dari perusahaan milik pemerintah,” paparnya.
Tidak hanya itu, Hani juga meminta Kejaksaan Agung, membongkar keterlibatan mafia BBM yang selama ini bertahun tahun menggerogoti perusahaan minyak itu.
“Mafia minyak kan jelas, cuma sangat licin. Tapi sindikasinya mulai terlihat, oleh karena itu masyarakat harus mengawal kinerja Kejaksaan Agung yang sangat baik ini, dan perlu kita apresiasi kinerjanya, karena jangan sampai ada yang mengintervensi kinerja Kejaksaan Agung,” urainya.
Tidak hanya itu, Hani juga menyayangkan sejak diungkapnya kasus tersebut dan terus bertambahnya para pelaku yang telah ditetapkan tersangka, belum ada sikap resmi dari pemerintah.
“Masyarakat sebagai user belum ada keterangan resmi dari Pemerintah, apakah Pertamax yang beredar saat ini masih Pertamax palsu hasil oplosan, sebab sampai saat ini belum ada jaminan Pertamax yang beredar murni Ron 92,” pungkas Hani Sys.
(CP/red)
