NUSANTARA ~ Indonesia kembali diguncang oleh skandal besar dalam sektor energi. Dugaan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh oknum tertentu menunjukkan adanya praktik sistematis yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Accountability Watch (DPP IAW), Drs. Hasan Basri, S.H., M.H., menegaskan bahwa kasus ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan harus ditindak secara tegas.
Skema Kejahatan yang Merugikan Negara
Dugaan praktik pengoplosan ini dilakukan dengan cara membeli Pertalite RON 90, tetapi dalam laporan dicatat sebagai Pertamax RON 92. Hal ini menyebabkan masyarakat membayar lebih mahal untuk BBM yang kualitasnya tidak sesuai, sementara negara mengalami kerugian yang sangat besar.
Drs. Hasan Basri menjelaskan bahwa dugaan mega korupsi ini melibatkan jaringan mafia yang telah mengakar dalam birokrasi lembaga pemerintahan dan perusahaan negara. “Ini bukan hanya kasus manipulasi keuangan biasa, tetapi sebuah kejahatan korporasi yang terstruktur dan berdampak luas terhadap ekonomi nasional,” ujarnya.
Data menunjukkan bahwa dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga telah merugikan negara hingga Rp193,7 triliun per tahun, dan kabarnya membengkak menjadi Rp1.000 triliun dalam periode 2018–2023. Dengan skala yang masif, dugaan pengoplosan ini mencakup seluruh wilayah Indonesia, mengingat distribusi BBM dilakukan melalui SPBU Pertamina di berbagai daerah.
Dampak Ekonomi dan Kepercayaan Publik
Drs. Hasan Basri menekankan bahwa dampak dari skandal ini sangat luas. “Kasus ini bukan hanya tentang angka kerugian, tetapi juga tentang stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Harga BBM yang tidak transparan memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, serta menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” katanya.
Selain itu, kredibilitas pemerintah dalam pemberantasan korupsi menjadi pertaruhan besar. Jika tidak ada tindakan nyata, rakyat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap institusi negara. “Kita tidak boleh membiarkan sindikat mafia ini mengendalikan negara. Presiden Prabowo Subianto harus menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi, terutama yang telah merugikan negara dalam skala luar biasa ini,” tambahnya.
Seruan Tindakan Tegas: Hukuman Mati bagi Koruptor
Sebagai langkah nyata, Indonesia Accountability Watch (IAW) mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan drastis. Drs. Hasan Basri mengusulkan agar hukuman mati bagi koruptor diterapkan, mencontoh kebijakan keras yang diterapkan oleh Zhu Rongji di Tiongkok dalam pemberantasan korupsi.
IAW juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk:
Mengusut dan menangkap pelaku yang terlibat dalam pengoplosan BBM.
Mengungkap dan menangkap otak intelektual di balik mega korupsi ini.
Menyelidiki dan mempublikasikan hasil investigasi secara transparan kepada masyarakat.
Menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi besar.
Menurut Drs. Hasan Basri, jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah, maka kejahatan serupa akan terus berulang dan merusak masa depan bangsa. “Korupsi bukan hanya kejahatan ekonomi, tetapi juga pengkhianatan terhadap negara dan rakyat. Hukuman berat harus diberikan agar ada efek jera,” tegasnya.
Presiden Prabowo Subianto Ditagih Komitmennya
Masyarakat kini menantikan langkah konkret dari Presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas kasus ini. IAW menegaskan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan untuk menunjukkan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi korupsi dalam bentuk apa pun.
Drs. Hasan Basri mengingatkan bahwa jika tidak ada penegakan hukum yang tegas, maka Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran korupsi yang merusak perekonomian dan tatanan sosial. “Ini adalah ujian bagi kepemimpinan Prabowo. Apakah beliau akan bertindak tegas atau membiarkan negara terus dirugikan?” pungkasnya.
Kasus ini bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga persoalan moral dan keberlanjutan bangsa. Jika dibiarkan berlarut-larut, dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial dan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
(CP/red)
